M. Prasodjo & Shinta K

Pada saat memasuki tempat parkir yang dikelola oleh sebuah institusi resmi, kita akan mendapatkan sebuah karcis parkir dengan sejumlah peraturan didalamnya. Selain itu kita juga akan menemukan aturan-aturan, seperti keharusan membayar setiap jamnya sekian, sejam berikutnya sekian dan seterusnya. Kian hari  harga perjam untuk parkir semakin mahal. Sementara fasilitas yang diberikan seringkali hanya sekedar parkir tanpa jaminan apapun atas nasib kendaraan kita yang tengah diparkir disitu.

Pada saat kita akan memarkirkan kendaraan kita, terkadang kita akan berjumpa kembali dengan petugas parkir yang akan membantu kita untuk memarkirkan kendaraan kita.

Setelah memarkirkan kendaraan, terkadang kita sudah ditunggui didepan pintu oleh petugas tersebut yang tujuannya tak lain dan tak bukan adalah “beri saya uang”.

Seakan tak cukup dengan bayaran parkir perjam yang kian meningkat, pada saat kita akan keluar dari area parkir tersebut, kembali sang petugas parkir menghampiri dan berseru, “terus terus terus”, sekalipun area sedang kosong sama sekali. Selanjutnya bisa ditebak, kembali penantian agar kita memberi uang menghampiri dari kaca jendela. Dan bila kita menolak memberi, bersiaplah untuk menerima, pelototan, tatapan sinis, dan kadang makian.

Tak hanya itu. Tukang-tukang parkir tak resmi pun berkeliaran dimana-mana dan menentukan tarif seenak jidat mereka. Disatu sisi kadang saya sendiri tak heran. Dulu saya pernah berdiskusi dengan salah satu dari mereka. Dan ternyata mereka di wajibkan untuk memberikan setoran ke pihak pemda (saya lupa departemen mana yang mengurus soal parkiran). Waktu itu (tahun 2004) kewajiban setor tukang parkir tak resmi ini kalau tidak salah adalah Rp 35.000/hari. Bayangkan bila mereka gagal mengumpulkan nilai tersebut. Mereka harus mengeruk saku pribadi untuk menutupinya. Dan bila mereka tak sanggup lagi memberi uang, maka lahan tersebut akan diberikan pada kelompok lain. Rp. 35.000 perhari di tambahkan dengan jumlah parkiran di jakarta dapet berapa yaa ?

Hal seperti ini pun terjadi pada para polisi “preman perempatan” alias polisi cepek.

Terasa seakan ini adalah bentuk lain dari premanisme yang di resmikan baik secara langsung ataupun tak langsung.

Terpikir kadang kita sama sekali tidak membutuhkan kehadiran mereka. Tapi seperti sudah menjadi keharusan bagi mereka untuk mengharuskan kita memberi uang. Sementara biasanya kita memberikan uang untuk jasa yang kita minta atau butuhkan atau mungkin diberikan karena memang diperlukan.

Tapi yang terjadi saat ini, “anda harus membayar, karena saya ada disini“

Apakah ada yang melihat keanehan dengan karcis tol ini ? ada ada ada ?

ngak ada ?

baik… memang tidak ada yang aneh, kecuali bahwa perjalanan saya dimulai dari pondok gede timur dan baru memasuki halim

Saya teringat seorang kawan yang pernah mengeluhkan soal cuti paksa ini. Dulu kantornya memberikan “hadiah” bagi yang tidak mengambil cuti selama beberapa tahun (3 atau 5 tahun persisnya saya lupa).  Dan hadirnya kebiasaan cuti paksa ini tepat beberapa hari sebelum masa dimana dia harusnya mendapatkan “hadiah” itu.

Cuti paksa ini dulu kalau tidak salah muncul  banyaknya PN dan PNS yang membolos disekitar libur besar. Yang ketiban sial adalah para pegawai swasta yang tidak pernah mengambil cuti, seperti saya ini.

Mengapa kami tidak dibiarkan mengatur cuti kami sendiri ?

Mengapa tidak memperketat peraturan saja ? Dan bukannya dengan banyaknya yang mungkir juga bisa menjadi petunjuk kalau pekerjaan mereka juga mungkin masih kurang sibuk. Mungkin ini juga saat yang tepat untuk merevisi apa yang mereka kerjakan di hari-hari kerja mereka.

Dari beberapa sisi, cuti paksa ini mengasikkan. Tapi bagi mereka yang tidak biasa mengambil cuti dan memilih untuk bekerja, dan harus di paksa kehilangan reward atas waktu kerja mereka sungguh pengorbanan yang besar bagi para penggemar libur.